Tingkat Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Aceh Setelah Revisi UU Otonomi Daerah
Abstract
Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana tingkat kemandirian, efektivitas, efisiensi keuangan daerah pemerintah provinsi aceh setelah revisi UU otonomi daerah. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Aceh (Pemerintah Aceh). Penelitian ini menggunakan data yang secara langsung diperoleh dari Pemerintah Aceh. Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kemandirian, efektivitas, efisiensi keuangan daerah pemerintah provinsi aceh setelah revisi uu otonomi daerah. Hasil penelitian dilihat dari tingkat kemandirian Pemerintah Aceh telah berusaha mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya dan berusaha untuk dapat berotonomi sesuai dengan sasaran yang hendak dituju dalam otonomi daerah. Hasil penelitian dilihat dari efektifitas karena terlalu tingginya target yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dari pada kontribusi yang diberikan dari PAD (realiasasi yang dicapai) setiap tahunnya. Maka menunjukkan kinerja pemerintah kurang efektif (kurang baik). Hasil penelitian dilihat dari efisiensi Pemerintah Aceh belum mencapai otonomi daerah yang maksimal dimana sasaran otonomi daerah adalah mengupayakan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Pemerintah Aceh hanya mampu mengupayakan keuangan daerah yang efisien.
Kata Kunci: Regional Autonomy, Financial Performance, Ratio of Independence, and Effectiveness and Efficiency Ratio of Regional Income
Full Text:
PDFReferences
Ulfah AK, Fernanda D, Mediyanti S, Andina A. Analisis Kemampuan Pembiayaan Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh Setelah Penerapan Revisi UU Tentang Otonomi Daerah. 2019:113-116.
Mediyanti S. Analisis Dampak Penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh ( DOKA ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh. 2019;7(1):56-60.
Indonesia R. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.; 2004.
Indonesia R. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.; 2004.
Indonesia R. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.; 1997.
Indonesia R. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.; 2006.
Kuncoro, Mudrajad (2004) “Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang”. Jakarta: Erlangga.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.