The Role of The Agency of Construction in The Determination of The Pro-People's Budget Budget and Shopping

Syahwami Syahwami

Abstract


Peranan anggaran dalam sebuahpembangunan di Dusun sangat penting dan sebagai lembaga yang menetapkan APBD adalah menjadi hal sangat penting keberadaannya, dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pegumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan responden sebanyak 12 orang informan. Hasil PenelitianPeran BPD dalam penetapan APB Dusun yang pro-rakyat di Dusun Pasar Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo sudah berjalan sesuai prosedur yang telah diatur dalam Undang-undang, namun masih belum berjalan optimal dikarenakan hambatan, baik secara internal maupun eksternal BPD Dusun, Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam penetapan APB Dusun yang pro-rakyat di Dusun Pasar Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, diantaranya:Tidak semua anggota BPD Pasar Lubuk Landai dilibatkan secara maksimal dalam penetapan APB Dusun; Kurang efektifnya pemanfaatan dana APB Dusun untuk pemberdayaan masyarakat Dusun Pasar Lubuk Landai; Sarana dan Pra sarana Dusun Pasar Lubuk Landai yang terbatas. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BPD dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi sehubungan dengan penyusunan APB Dusun yang pro-rakyat di Dusun Pasar Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, diantaranya:Melibatkan semua anggota BPD Pasar Lubuk Landai secara optimal dalam penetapan APB Dusun; Menyeleksi kembali penetapan prioritas utama dalam pemanfaatan APB Dusun; Meningkatkan sarana dan prasarana Dusun Pasar Lubuk Landai.

Kata Kunci: BPD, Anggaran, APBD, Lubuk Landai, Pro Rakyat

Full Text:

PDF

References


Augustine dan Robert Kristaung (2013), Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi. Dian Rakyat, Jakarta.

Boreng, D. (2015). No Title.

Ciamis, D. I. K. (n.d.). No Title, 108–130.

Dalam, D. I. D., & Kecamatan, W. (2009). Akuntabilitas pengelolaan dana desa (.

Dari, D., & Ayat, P. B. (2014). Hanif Nurcholis, 149–159.

Dantes, Nyoman (2012), Metode Penelitian, Andi Offset, Yogyakarta.

Darmadi, Hamid, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, Alfabeta, Bandung, 2013.

Desa, P., Kecamatan, G., & Kabupaten, P. (2016). PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA , KEBIJAKAN DESA , DAN KELEMBAGAAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ( Studi Kasus, 10, 26–32.

Firdaus, E. (n.d.). No Title, 2(2).

Hanifah, S. I. (2015). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA ( APBDes ), 4(8).

Indische Comptabiliteitswet. (2007).

Indonesia, R. . U. 4. (2012). Presiden republik indonesia, (1), 1–5. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.03.021

Indrianasari, N. T. (n.d.). PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTANBILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ( STUDI PADA DESA KARANGSARI KECAMATAN SUKODONO ), 29–46.

Legislasi, M. F. (2016). KEWENANGAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan), 3(2), 61–76.

Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (n.d.). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

No Title. (2016).

Nomor, U., Tentang, T., Supriadi, E., Hukum, K., Supriadi, E., Kepala, P., … Keuangan, P. (2015). PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG- LIABILITY OF THE HEAD OF THE VILLAGE IN THE VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT ACCORDING TO LAW NUMBER 6 OF 2014, (6), 330–346.

Pengelolaan, P., & Desa, K. (2013). Artikel ilmiah, (37).

Perdesaan, D. A. N. P. (2016). Otonomi daerah dan pembangunan perdesaan, 13(726).

Publik, K., & Bastian, P. I. (n.d.). Pengantar Manajemen Keuangan dan Regulasi Keuangan Publik di Kecamatan dan Desa, 1–75.

Rahmawati, H. I. (2015). The 2 nd University Research Coloquium 2015 ISSN 2407-9189 ANALISIS KESIAPAN DESA DALAM IMPLEMENTASI PENERAPAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ( Studi Pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman ) The 2 nd University Research Coloquium 2015 ISSN 2407-9189, (6), 305–313.

Rakyat, M. P., Indonesia, R., Jenderal, S., & Ri, M. P. R. (2011). NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, 1–166.

Setyoko, P. I. (2009). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa ( ADD ), (1), 14–24.

Sugandi, Yogi Suprayogi (2011), Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangannya di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta.

THE IMPLEMENTATION OF GOVERMENTAL REGULATIONS NUMBER 72 PERIOD 2005 CONCERNED WITH THE ROLE OF RURAL PARLEY AGENCY IN AN ARRANGEMENT AND ESTABLISHMENT OF RURAL REGULATIONS IN WANASARI DISTRICT OF BREBES REGENCY. (2010).

Utomo, S. J. (2015). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDes ) UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA ( Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto ), 10(1), 19–31.

Zuldafrial. Penelitian Kuantitatif, Media Perkasa, Yogyakarta, 2012.

Undang-undang Nomor 6 Nomor Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun dan Dusun menjadi Kampung.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.