Pelaksanaan Tupoksi Ketua Pemuda Dalam Koordinasi Pembangunan Keolahragaan

Syah Amin Albadry

Abstract


Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Tupoksi ketua pemuda dalam pembangunan keolahragaan, dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan Kualitatif dengan informan sebanyak 22 orang, dengan hasil penelitian bahwa Tupoksi ketua pemuda dalam Koordinasi pembangunan keolahragaan belum dapat dilaksanakan secara optimal, baik koordinasi dalam organisasi tersbut, organisasi pada pemerintah dusun maupun kecamatan. Upaya untuk mengoptimalkan mengenai pelaksanaan tupoksi dalam koordinasi pembangunan keolahragaan diantaranya yaitu: (a) Perumusan tupoksi secara jelas dan teguran bagi ketua pemuda yang tidak menjalankan tugasnya, (b) Pembinaan dan kegiatan olahraga yang rutin, (c) Mempererat komunikasi, dan (d) Penyedian sarana dan prasarana yang memadai.

Kata Kunci: Tupoksi, Koordinasi Pembangunan, Keolahragaan, Ketua Pemuda, Bungo


Full Text:

PDF

References


Author, R., Review, C. G., Source, C. G., America, P., & Stable, S. (2016). Material Culture, 36(2), 81–84.

Baxter, R., Hastings, N., Law, a., & Glass, E. J. . (2008). [ No Title ]. Animal Genetics, 39(5), 561–563.

Ekonomi, D. A. N., Kota, K., Dalam, S., Devison, R. A., Tyesta, L., Herawati, R., … Diponegoro, U. (2017). Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum cita-cita Negara yang Undang-Undang Negara Republik Indonesia tidak seluruhnya menjadi urusan pemerintah pusat . Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil , dengan dasar Pembagian daerah Indonesi, 6, 1–16.

Fleeson, W., Jayawickreme, E., Jones, A. B. A. P., Brown, N. A., Serfass, D. G., Sherman, R. A., … Matyjek-, M. (2017). No {Title}. Journal of Personality and Social Psychology, 1(1), 1188–1197. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2010.02280.x

Istianto (2011), Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif pelayanan Publik, Jakarta,Mitra Wacana Media

Jawab, P., Ahli, P., Pelaksana, P., Setiawan, R., Cancer, V. Y., Usaha, T., & Lampung, U. B. (n.d.). No Title.

Journal, D. L. A. W., Di, T. G., Jakarta, W., Astuti, T. P., Njatrijani, R., Widanarti, H., … Negara, U. D. (2016). Diponegoro law journal, 5, 1–18.

Kebudayaan, O., Pariwisata, D. A. N., & Cirebon, K. (n.d.). 1 , 2 , 3, 3.

Marianza, Y. (2016). KOTA LUBUKLINGGAU DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA PROVINS ! ( PORPROV ) TAHUN 2015 DI KOTA LUBUKLINGGAU PROGRAM PASCASARJANA.

Narbuko dan Abu Achmadi (2013.), Metodologi Penelitian, Jakarta, Bumi Aksara

Paat, R., & Pada, L. B. (n.d.). DALAM PEMBERDAYAAN GENERASI MUDA ( Suatu Studi di Kecamatan Motoling Kab . Minahasa Selatan ) 1, 1–18.

Pasolong (2014), Teori Administrasi Publik, Bandung, Alfabeta.

Pemuda, D., Olahraga, D. A. N., & Riau, P. (2012). Larbiel hadi 10775000224.

Sanusi, D. (2015). Program pascasarjana universitas terbuka jakarta 2015.

Sugiyono (2013), Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta.

Sunyoto (2013), Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogjakarta, CAPS(Center For Academi Publishing Service).

Syafi’I (2011), Sistim Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta.

Syafi’I (2014), Sistim Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI), Jakarta,Bumi Aksara.

Usman, dan Purnomo Setiady Akbar (2011), Metodologi Penelitian Sosial , Jakarta, Bumi Aksara, ,.

Winarno (2008), Kebijakan Publik Teori & Proses, Yogyakarta, Medpress.

Zaidan Nawawi (2013), Manajemen Pemerintahan, Jakarta , Raja Grafindo Persada.

Zainun, M. (2009). Provinsi Kalimantan Timur, 2(4), 3222–3231.

Undang-Undang Kepemudaan Dan Olahraga Nomor 40 tahun 2009, Fokusindo Mandiri, Bandung, 2013.

Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK Tahun 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna


Refbacks

  • There are currently no refbacks.