Evaluation of The Utilization of Popular Card Signals in Implementing Private Card Customer Verification Registration

Nova Elsyra

Abstract


Maraknya kasus kejahatan yang terjadi melalui media komunikasi terutama melalui Handphone, hal ini membuat pemerintah mengambil sebuah kebijakan pendaftaran kembali bagi semua pelanggan SIM Prabayar dengan menggunakan NIK ( Nomor Induk Kependudukan), dan KK ( Kartu Keluarga), hal ini untuk lebih meningkatkan keamanan bagi setiap WNI. Dengan menggunakan metode Deskriptif dan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, informan sebanyak 8 orang. Hasil penelitian Meningkatkan sosialisasi terhadap penjual kartu prabayar telkomsel terkait dengan dampak pemanfaatan kartu tanda penduduk guna verifikassi registrasi kartu prabayar Telkomsel. Meningkatkan pengawasan terhadap toko-toko penjual kartu prabayar Telkomsel. Pemberian sangsi yang telah di tetapkan langsung oleh pihak PT Grapari Telkomsel Muara Bungo sesuai dengan tindak kesalahan toko-toko penjual kartu prabayar Telkomsel.

Kata Kunci: Evaluasi, Pemanfaatan KTP, Pelaksanaan Verifikasi, Kartu pelanggan, Prabayar

Full Text:

PDF

References


Agus Dkk, Perwanto Erwan(2012) Implementasi Kebijakan Publik (Yogjakarta: Gava Media,)

Akbar, M., Effendy, I., Informatika, J., Komputer, F. I., Darma, U. B., & Palembang, K. (2017). Implementasi Aplikasi Kehadiran Perkuliahan Dikelas Menggunakan Pembaca RFID Pada e-KTP, xx(xx), 31–35.

Dadang kuswana (2011), Metode Penelitian Social (Bandung: Pustaka Setia,)

Deddy, M (2009).System Manajemen Komunikasi (bandung: simbiosa rekatama media,)

E-gov, U. A. (2012). Pemanfaatan database kependudukan untuk aplikasi, XI(1), 1652–1670.

Haq, S., & Suharsono, A. (n.d.). Kualitas Pelayanan Pubik Dalam Pembuatan e-KTP Pada Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Public Service Quality in Making E-KTP ( Electronic Citizen ID ) in District of Suboh Situbondo Regency.

Kelahiran, S., & Kematian, S. (n.d.). Sistem informasi pendataan penduduk pada kantor kepala desa ujungrusi kabupaten tegal, 20–30.

Konferensi, P., Teknologi, N., & Barat, A. (2006). PERANCANGAN PROTOTYPE SINGLE IDENTITY NUMBER ( SIN ) UNTUK MENUNJANG E-GOVERNMENT Multimedia and Cyberspace Engineering Research Group ( MUCER ) KK Teknologi Informasi STEI - ITB, 9–14.

Mulyono, E. (2013). PENGARUH TEKNOLOGI INDORMASI TERHADAP, 1, 374–384.

No Title. (2013).

Pada, K., Kependudukan, D., Pencatatan, D. A. N., & Hulu, K. R. (n.d.). No Title, 3(2).

Pada, S., Pln, P. T., Unit, P., & Upj, J. (2013). PENERAPAN SISTEM INFORMASI CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT ( CRM ) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN, 1(1), 208–218.

Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2011). Implementasi Program KTP Elektronik ( e-KTP ) di Daerah Percontohan, XXVII(2), 193–201.

Rahmaniar, M., & Istiqomah, M. (2013). ANALISIS YURIDIS DATA KEPENDUDUKAN KARTU TINDAK PIDANA JURIDICAL ANALYSIS OF RESIDENT DATA OF ELECTRONIC RESIDENT IDENTITY CARD FOR CRIME.

Rahmayanty, Nina. (2011) Manajemen Pelayanan Prima (Yogyakarta: Graha Ilmu)

Rauf, D. R., Si, M., Nazir, Y., Sos, S., & Si, M. (2008). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, (5).

Sugiyono ( 2012), Metode Penelitian Administrasi (Bandung: Alfabeta)

Stella, S., & Frans, A. (2010). No Title, 1–9.

Susanto, A. (n.d.). APLIKASI PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK ( E-KTP ) PADA.

Sutanta, E., & Ashari, A. (2012). PEMANFAATAN DATABASE KEPENDUDUKAN TERDISTRIBUSI PADA RAGAM APLIKASI SISTEM INFORMASI DI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA, 2(1), 11–20.

Syafiie, I. K., Pemerintahan, E., & Cipta, R. (1945). Inu Kencana Syafiie, Etika Pemerintahan , Jakarta, Rineka Cipta,2011, hlm 206.

Tanda, K., & Elektronik, P. (2016). Sri utami.

Utomo, S. (n.d.). Kualitas Pelayanan Administrasi Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Sidoarjo.

Wijayanti, M. E., Gutami, B., Sa, N., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., … Klaten, K. (2016). Dalam Undang-Undang Pengumpulan Data dengan teknik observasi , wawancara , 5, 1–9.

Winarno (2012), Kebijakan Publik (Yogyakarta: Caps,)

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Kependudukan dan Kewarganegaraan.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/.Kominfo/10/2005


Refbacks

  • There are currently no refbacks.