Pelaksanaan Program e-KTP di Limbur Lubuk Mengkuang

Nova Elsyra

Abstract


Program e-KTP yang dilaksanakan serentak disuluruh Indonesia adalah untuk mempermudaha proses pendataan data penduduk melalui elektronik dan terintegrasi keseluruh kepulauan yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif serta teknik pegumpulan data dengan wawancara dengan informan sebanyak 10 orang. Hasil penelitian Pelaksanaan program e-KTP yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bungo telah dilaksanakan seuai dengan apa yang telah ditetapkan, akan tetapi masih ada juga permasalahan yang belum tuntas dihilangkan, dapat terlihat dari masih banyaknya masyarakat disetiap kecamatan yang belum melakukan perekaman e-KTP  sebagai identitas diri yang sah untuk menjadi warga Negara

Kata Kunci: Program e-KTP, Administrasi Kependudukan, Warga Negara

Full Text:

PDF

References


Akbar, M., Effendy, I., Informatika, J., Komputer, F. I., Darma, U. B., & Palembang, K. (2017). Implementasi Aplikasi Kehadiran Perkuliahan Dikelas Menggunakan Pembaca RFID Pada e-KTP, xx(xx), 31–35.

Dewi (2011), Pengantar Ilmu Administrasi, Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

Di, E., & Bruno, K. (2013). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK, II, 71–89.

Di, I., & Palaran, K. (2013). IMPLEMENTASI e-KTP DI KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA, 1(2), 561–574.

DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013. (2013), 1(2).

Hamdi (2014) ,Kebijakan Publik. Proses, Analisis, Partisipasi, Bogor.

Id, E., In, C. E., District, T. H. E., Pembimbing, D., & Tedi, I. I. (2006). Peranan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam pembuatan elektronik ktp (e-ktp) di kabupaten banyumas.

Ilmu, S., Negara, A., & Anisdwijaygmailcom, U. (2011). No Title.

Implementasi, S., Penerbitan, P., Pascasarjana, P., & Terbuka, U. (2016). STRATEGI IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK {KTP-eL) DIKABUPATENNUNUKAN.

Inu Kencana Syafiie (2011), Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI), (Jakarta: PT. Bumi Aksara,.

Interoperabilitas Sistem KTP Elektronik Terdistribusi Berbasis. (2008).

Iskandar (2012), Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif), (Jakarta: Gaung Persada Pers,).

Manisrejo, D. I. K. (2015). No Title, 16(September), 1–20.

Martin, A. B., Studi, P., Informasi, S., Komputer, F. I., Dian, U., & Semarang, N. (n.d.). Simulasi pemilu elektronik berdasarkan e-ktp dengan menggunakan mobile sms.

Masyarakat, S. K., Pembuatan, P., Tanda, K., Elektronik, P., Kependudukan, D., Sipil, P., … Negara, I. A. (2013). Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. 0019018306, 1–9.

Munir, A. Q., & Utari, E. L. (2016). PEMANFAATAN E-KTP UNTUK PROSES PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA MENGGUNAKAN SISTEM E-VOTE, 6–7.

Nasution, I. (2013). Sistem Administrasi Pelayanan E-KTP di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh tengah, 1(1), 16–20.

Nasution (2010), Sosiologi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara.

Perdana, A., Suprojo, A., Studi, P., Administrasi, I., & Tunggadewi, U. T. (2013). EFEKTIVITAS PELAYANAN PROGRAM E-KTP PADA, 2(2), 1–3.

Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2011). Implementasi Program KTP Elektronik ( e-KTP ) di Daerah Percontohan, XXVII(2), 193–201.

Rauf, A. R. (n.d.). SIPIL KABUPATEN MAMUJU UTARA, 156–165.

Stella, S., & Frans, A. (2010). No Title, 1–9.

Siagian (2008), Administrasi Pembangunan, Bumi Aksara, Jakarta.

Sugiyono (2012), Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta.

Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2011), Metodologi Penelitian Sosial Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

UU Admiistrasi kependudukan juga tuntas untuk memperkuat landasan pemberlakuan e-KTP seumur hidup Pasal 63 dan Pasal 64.

UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

UU Nomor. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.