Analisis Kemampuan Pembiayaan Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh Setelah Penerapan Revisi UU Tentang Otonomi Daerah

Almira Keumala Ulfah, Dedy Fernanda, Rahmaniar Rahmaniar, Sisca Mediyanti, Agustina Agustina, Azlina Azlina, Arie Andina

Abstract


Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Aceh setelah diterapkannya  revisi UU tentang  otonomi  daerah, UU no. 32 dan 33 tahun 2004 selama tahun anggaran 2005-2009 dilihat dari rasio Kemampuan Pembiayaan.Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Aceh (Pemerintah Aceh). Penelitian ini menggunakan data primer yaitu : data yang secara langsung diperoleh dari Pemerintah Aceh mengenai data keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan yakni data laporan keuangan Pemerintah Aceh dalam bentuk laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) selama lima tahun (2005-2009). Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Aceh setelah diterapkannya  revisi UU tentang  otonomi  daerah, UU No. 32 dan 33 tahun 2004. Hasil umumnya menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Aceh setelah otonomi daerah. Kinerja keuangan diukur dengan rasio keuangan. Untuk rasio kemampuan pembiayaan, kinerja keuangan Pemerintah Aceh menunjukkan hasil yang belum stabil karena masih memiliki prosentase naik dan turun terhadap hasil perhitungan, rasio efektivitas kurang efektif dan rasio efisiensi menunjukkan kinerja keuangan yang efisien karena Pemerintah Aceh, berhasil merealisasikan pendapatan asli daerah yang tinggi dengan biaya yang kecil.

Kata Kunci: Regional Autonomy, Financial Performance, and Ratio of Financing Capabilities

Full Text:

PDF

References


Supriyanto, S. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pendapatan Saham Perbankan Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Bis-A: Jurnal Bisnis Administrasi, 2(1), 39-53.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.